Putri Soekarno Akan Bantu DKI Atasi Kawasan Kumuh

Rencana Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi kawasan kumuh mendapat perhatian berbagai pihak. Termasuk dari yayasan milik putri Presiden Pertama RI, Soekarno, Kartika Soekarno Foundation (KSF). Bahkan, lewat yayasan yang didirikannya ia tidak hanya ingin membantu revitalisasi kawasan kumuh. Tapi juga ingin berkontrubisi di bidang kesehatan dan pendidikan.

Ada beberapa lembaga yang peduli kepada revitalisasi kawasan kumuh. Sehingga kita punya final project agar revitalisasi kawasan kumuh itu betul-betul integrated

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat mengaku, akan mendapatkan bantuan penataan kawasan kumuh. Rencananya beberapa lokasi akan dijadikan percontohan.

"Ada beberapa lembaga yang peduli kepada revitalisasi kawasan kumuh. Sehingga kita punya final project agar revitalisasi kawasan kumuh itu betul-betul integrated," kata Djarot, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (28/4).

Bantaran Kali Apuran Masih Marak Bangunan

Salah satu wilayah yang akan dijadikan percontohan yakni Kampung Deret Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Mengingat kawasan tersebut telah dilakukan penataan, saat Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Nanti akan sebagai final project untuk banyak kawasan kumuh di Jakarta ini. Bayangkan satu rumah bisa dihuni 6-8 kepala keluarga. Makanya butuh perencanaan yang matang," ucapnya.

Founder Kartika Soekarno Foundation (KSF), Karina Kartika Sari Dewi Soekarno menawarkan kepada Djarot, sejumlah bantuan. Di antaranya adalah penataan kawasan kumuh, peningkatan pelayanan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kartika mengatakan KSF menerima dana hibah dari Pemerintah Australia sebesar Rp 620 juta untuk melakukan revitalisasi posyandu yang ada di Jakarta. Namun, pihaknya masih akan mencari lokasi yang tepat untuk dilakukan revitalisasi. "Dana ini akan kami gunakan untuk melakukan revitalisasi posyandu di beberapa tempat di Jakarta,” kata Kartika.

Bersama dengan Dinas Sosial DKI, pihaknya sedang mendata kawasan kumuh yang ada di ibu kota. Nantinya jumlah kawasan yang akan ditata disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

“Untuk posyandu, PAUD dan kawasan kumuh mana yang akan kami pilih, kami belum bisa tetapkan. Karena kami masih dalam proses identifikasi lokasi yang akan kami pilih. Yang pasti kami akan memilih yang tepat dan paling jelek," tandasnya.